Bawor News, Jakarta Selatan— Pemerintah tengah menyempurnakan portal pelayanan publik dengan melakukan evaluasi pembangunan dan perencanaan integrasi. Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yanuar Ahmad mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk penyempurnaan aplikasi pada portal pelayanan publik khususnya pada layanan tematik transportasi.
“Evaluasi pembangunan dan integrasi portal pelayanan publik tersebut penting dilakukan mengingat progres yang dilakukan sejak 2023 sangat signifikan. Pada evaluasi yang dilaksanakan, kami melihat bahwa integrasi layanan tematik khususnya layanan transportasi masih banyak yang harus disempurnakan dan diperbaiki dalam proses integrasinya,” ujar Yanuar saat membuka Rapat Evaluasi Pembangunan dan Perencanaan Integrasi Portal Pelayanan Publik di Jakarta Selatan, Jumat (08/12/2023).
Menurutnya, Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun ini secara berkala telah melaksanakan Usability Testing dan IT Security Assessment. Usability Testing yang dilaksanakan melibatkan berbagai stakeholder diantaranya perwakilan ASN dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, akademisi, masyarakat, serta mahasiswa. Usability Testing dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan masukan terhadap pengembangan portal pelayanan publik agar user friendly.
Dari beberapa pelaksanaan Usability Testing ditemukan beberapa hal yang masih menjadi kendala. Sementara itu dari hasil Usability Testing III yang dilaksanakan pada dua minggu terakhir, masih ada beberapa catatan terkait prototype mulai dari tahapan registrasi hingga akses layanan.
“Diperlukan percepatan perbaikan sehingga portal pelayanan publik dapat segera di launching dan digunakan oleh masyarakat. Diperlukan kolaborasi bersama agar target-target ini dapat tercapai,” kata Bapak Yanuar.
Lebih lanjut Yanuar menambahkan pada tahun 2024 mendatang portal pelayanan publik ditargetkan dapat terintegrasi dengan 7 e-services prioritas. Diantaranya yaitu layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan kepolisian yang banyak diakses oleh masyarakat.